PERAN MA'HAD AL-ZAYTUN DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 DAN FIQH SIYASAH

Abstract

Pengelolaan pertanian berkelanjutan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya diterapkan oleh berbagai lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ma’had Al-Zaytun dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 serta prinsip Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer bersumber dari literatur yang secara khusus membahas Ma’had Al-Zaytun, pengelolaan pertanian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, dan Fiqh Siyasah. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan terkait pengelolaan pertanian dan fiqh siyasah secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma’had Al-Zaytun berperan aktif dalam menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik, sistem tanam efisien, serta pendidikan dan pelatihan bagi petani. Penerapan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, pengelolaan pertanian di Ma’had Al-Zaytun mencerminkan penerapan prinsip Fiqh Siyasah, khususnya Hifdzu Nafs (menjaga jiwa), dengan praktik kerja sama pertanian berbasis keadilan seperti mukhabarah (bagi hasil) dan ta’jir al-ardh (penyewaan lahan). Temuan ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan prinsip hukum Islam dalam tata kelola masyarakat.

Kata Kunci: Pertanian berkelanjutan, Ma’had Al-Zaytun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Fiqh Siyasah