TINJAUAN KRITIS HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI STUFENBAU HANS KELSEN

Abstract

Hierarki peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga keteraturan dan konsistensi dalam sistem hukum Indonesia, tetapi dalam penerapannya masih ditemukan pertentangan, tumpang tindih, dan disharmonisasi antarketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan teori Stufenbau Hans Kelsen serta mengidentifikasi persoalan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan literatur yang relevan dengan teori Stufenbau, Grundnorm, serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Stufenbau memiliki relevansi dalam menjelaskan hubungan bertingkat antarnorma dalam sistem hukum Indonesia, khususnya prinsip bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, konsep Grundnorm Hans Kelsen tidak dapat disamakan secara langsung dengan Pancasila karena keduanya memiliki konstruksi dan dasar keberlakuan yang berbeda. Penelitian juga menemukan bahwa persoalan disharmonisasi menunjukkan bahwa keberadaan hierarki secara normatif belum sepenuhnya menjamin keteraturan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu, penguatan sistem hierarki perlu dilakukan melalui harmonisasi sejak tahap pembentukan, pengawasan, evaluasi berkala, serta mekanisme koreksi melalui perubahan, pencabutan, atau judicial review. Dengan demikian, teori Stufenbau dapat digunakan tidak hanya untuk memahami struktur hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kerangka kritis untuk menilai konsistensi dan keteraturan sistem hukum Indonesia.